Minggu, Januari 23, 2022

Jujun Junaedi, Aktivis Sosial Sebut Jangan Jadi Pejabat Jika Tak Mau Dikritik

$rows[judul] Keterangan Gambar : Jujun Junaedi

Garutpos.com- Kinerja pejabat di Kabupaten Garut kini mendapat sorotan dari kalangan LSM. Salah satunya dari aktivis sosial Garut, Jujun Junaedi. 

"Jika pejabat di Garut tak mau dikritik jangan menjadi pejabat. Kritikan untuk pejabat itu satu kewajaran, karena memang pejabat pelayan masyarakat.Jadi wajar jika pejabat mendapat kritikan. Jika ada pejabat tak mau dkritik jangan jadi pejabat, tidur saja di rumah!” ujar jujun, saat dijumpai di Panti Tunanetra VN Putra Garut, Senin (01/11/2021).

Menurutnya, sudah seharusnya pejabat bersedia menerima kritikan dari masyarakat. Jujun menilai, pejabat itu sudah selayaknya diawasi, diingatkan, dikritik, agar ia tidak membawa orang-orang yang dipimpinnya terjerumus ke jurang kemudharatan atas kepemimpinannya.

Aktivis sosial Garut,jujun junaedi mendampingi ketua pengasuh disabilitas tunanetra Garut, Erwin Goner.

“Sayangnya tidak banyak pejabat yang siap diawasi dan diingatkan. Malah sebaliknya, memusuhi, membenci, menekan dan menyingkirkan orang-orang yang sering mengawasi dan mengingatkannya," tegas Jujun. 

Diharapkannya, kepemimpinan itu bisa membawa kemajuan terhadap yang dipimpinnya. Jika membawa keburukan, untuk apa ada pemimpin-pemimpin itu.

Seorang pemimpin yang tak siap dikritik, berarti tidak sadar sedang menjalankan amanat publik.

Jabatan publik itu harus menerima kritik, jika tidak sesuai dengan harapan publik. Jika tak ingin kena ombak jangan mendirikan rumah di pantai. Bila tak siap diawasi dan diingatkan, jangan jadi pemimpin. Kira-kira begitu. Kenapa harus diawasi dan diingatkan. Karena pemimpin itu memegang amanat. Amanat itu berupa kekuasaan. Sayangnya, kekuasaan itu siapapun sedang berada di situ, sekecil apapun kekuasaan itu, cenderung disalahgunakan. Kekuasaan itu sesungguhnya jahat tetapi ia dibutuhkan. 

Diungkapkannya, demokrasi (demos dan kratos) berarti kedaulatan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Diamanatkan kepada orang-orang terpilih oleh rakyat. Karena itulah rakyat harus mengawasi.

“Apapun jabatan publik yang saudara dapatkan, sejatinya adalah amanat dari rakyat. Di hadapan rakyat harusnya ditundukkan bukan disombong-angkuhkan, apalagi mengkhianati amanat tersebut. Pemimpin yang membenci orang-orang yang dipimpinnya sama halnya telah mengkhianati klausul dasar sistem demokrasi yang dianutnya. Amanat di tangannya patut ditanggalkan segera,” katanya.

Menurut Jujun, pada era keterbukaan informasi, berkembangnya media massa, disusul media sosial di tangan publik, begitu rentan pengawasan dalam bentuk kritik dan saran di muka umum.

“Kadang-kadang cara mengkritiknya memang kelewatan buruk padahal maksudnya baik.

Jika saudara yang sedang memimpin alergi mendengar, takut dan menyuruk ketika datang kritikan, maka alangkah baiknya meletakkan jabatan yang diamanatkan publik itu. Tidak hanya pejabat pemerintah, pejabat negara, daerah, dan institusi-institusi pemerintah, jabatan ketua partai politik juga adalah jabatan publik yang harus siap dikritik publik karena ia butuh publik. Jangan marah jika dikritik publik,” tandasnya. (Erwin Goner)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)